aset daerah. Memahami strategi pengelolaan aset terintegrasi 5. aset daerah

Pengertian Aset – Perlu diketahui bahwa bisnis bukan hanya tentang modal saja. Bagaimana pengelolaan aset desa berdasarkan peraturan perundang-undangan? 2 Endang Wijayanti, dkk, Buku Saku Memahami Undang-Undang Desa, Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, hal: 4. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. Pengertian Sebelum melangkah jauh, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu arti. Apabila proses perencanaan dilakukan dengan baik, maka tingkat pelayanan yang diberikan dapat lebih tinggi sekaligus dapat mewujudkan pengelolaan aset yang. 4. Kepada Para Kepala Perangkat Daerah selaku. Manajemen Aset Daerah. However, in the Bandung City Revenue Management Agency SKPD report, there was a decrease in the. Aset daerah adalah salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. 1. Sos. co. Melaksanakan sosialisasi Petunjuk Teknis Sensus Barang Daerah kepada Tim Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pengurus Barang SKPD/BUMD/Unit Kerja/Sub Unit. Rabu, 29 Desember 2021 | 2 tahun yang lalu. Salah satu bidang penyelenggaraan pemerintahan tersebut terkait pengelolaan keuangan daerah, dimana didalamnya termasuk pengelolaan aset daerah/barang milik daerah. Aset daerah merupakan harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak yang dikuasai,dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang seluruhnya atau sebagian di biayai dengan dana. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Perencanaan kebutuhan aset daerah harus berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 1. Beberapa waktu lalu, pada saat kami menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa rekan menyatakan pendapat bahwa terdapat dualisme pengaturan mengenai pemanfaatan aset daerah. 3. Dan seluruh SKPD Kota Medan termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan sudah tidak menggunakan aplikasi SIMDA lagi, melainkan untuk sekarang ini menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang diatur dalam Permendagri No. SASARAN STRATEGIS DALAM PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Transparansi dalam Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kab. (2021). STATUS PERATURAN. peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan kota, 5. dan Aset Daerah ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2014. Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai aset. Pengarah : Judith Edstrom. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta - Sistem e-persediaan ditutup per 23 Oktober 2021 sampai dengan Senin, 1 November 2021 -Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru Analysis of the Application of the Local Government Information System (SIPD) at the Pekanbaru Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Nidya Vitriana1, Agustiawan2, Muhammad Ahyaruddin3Aset Daerah Kota Magelang dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kasubag/Kasubid pada Sekretariat, Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang Pembelanjaan, Bidang Akuntansi, dan Bidang Aset disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada agar kemudian usulan kegiatan tersebut dibawa/dibahas dalam. Telah berlangsung Rapat Koordinasi. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penatausahaan barang milik. ↪ Analis. Catatan Untuk Fasilitas Peserta: – Diskon (1 Juta / Peserta Untuk 10 Pendaftar Pertama) – Pelatihan selama 2 hari – Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap) – Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) (bagi peserta yang menginap) – Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan. Analisis Penggunaan, Penatausahaan, dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah di Pemerintahan Kota Tomohon. . Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow FITRIA AYU LESTARI NIU1, LINTJE KALANGI2, LINDA LAMBEY3 1,2,3 Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi email: ayuniu8@gmail. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu instansi pemerintah yang berperan sebagai pengguna dan pemanfaat Barang Milik Daerah untuk menunjang keberlangsungan program kerja pemerintah yang telah ditetapkan. Penatausahaan aset daerah. Didalam berbagai aturan-aturan yang dapat dijadikan acuan baik Permendagri No 7 tahun 2007, Undang-Undang No. Manajemen aset negara/daerah mengikuti alur proses manajemen pada umumnya. Hal ini untuk menghindarkan kepemilikan ganda dari satu aset. Aset yang sudah diketahui secara jelas. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus benar-benar memperhatikan sisa waktu. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini: Asetadalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimilikioptimalisasi aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah dapat menguasai tanah dengan Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. BPAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Aset Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai; 4. Konsep Aset Daerah II. fitria ayu. Aset daerah merupakan bagian dari harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran dan belanja daerah. Manajemen aset adalah metode yang digunakan untuk mengatur aset sejak diperoleh sampai masa berakhirnya penggunaan aset. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Menurut Badan. Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah. Sumatera Barat melaksankan . Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. 1 Payung hukum pengelolaan barang milik daerah yang berlaku saat ini adalah: 1. melibatkan unsur dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan. 2. Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD dibuat dengan harapan agar Pemerintah Daerah dapat terbantu dalam menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Aset melalui media teknologi informasi, dengan proses. KEPALA DAERAH INOVATIF 2020 BIDANG KESEHATAN. Berita Umum 22 Desember 2022. Pengelolaan/manajemen aset daerah / Barang Milik Daerah ( lihat bimtek aset daerah ) meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Journal Publicuho ISSN2621-1351. Pemerintah Daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan. Berdasarkan Rincian Saldo Buku Besar per 30 Juni 2021 terdapat penambahan Belanja Modal pada Semester I TA. Esensi utama adalah terpenuhinya asas efisiensi di mana pengelolaan aset milik daerah diarahkan agar sesuai dengan. Peningkatan kapasitas. (3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset lain-lain Lainnya pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah. Aset lancar yaitu aset yang tidak dimaksudkan untuk dipakai terus menerus dalam kegiatan suatu daerah seperti kas, piutang usaha, persediaan dan aktiva lain yang mudah dipertukarkan menjadi tunai. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan. fitria ayu. 1. tabel (3. "Daerah perlu menata dan mengelola aset daerah atau barang milik daerah, bahkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah," ujar Fatoni dalam keterangan tertulis, Kamis (17/3/2022). Penerapan inventarisasi yang baik memerlukan suatu sistem yang terintegrasi kerjasama yang baik antara badan pengelola aset daerah dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya sehingga dalam alur pelaporan aset tidak ditemukan perbedaan data, pada laporan aset dalam suatu daerah. Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember. pengelolaan aset daerah atas tanah milik pemerintah daerah belum berjalan secara baik. 19, BN. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 645,099,475,742 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2,704,873,800 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14,102,414,453 Jumlah 661,906,763,995 Sidoarjo, 9 Februari 2021 Pihak Kedua, Pj. 8. Bupati Sidoarjo Pihak. Setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu ada belanja modalnya. Padahal, penggunaan aset yang lebih besar atau kurang dari fungsinya yang optimal akan sangat mempengaruhi masa manfaat suatu pemerintah daerah, dan juga akan berdampak besar jika penggunaan aset daerah di luar kapasitasnya dan jika aset daerah tersebut digunakan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Bapak R. bergerak maupun yang tidak bergerak . Febriana E N, Jayus, Indrayati R, ‘Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah’ (2017) 4 (2) Jurnal Lentera Hukum. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan. Jenis risiko kecurangan sangat beragam. Informasi Infografis. Selaku Sub. Seperti: Kantor Dinas, Badan, Sekretariat dan Inspektorat B Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat pendapatan asli daerah. Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud. Analis Penganggaran. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah. BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 2017 . Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai fungsi: (a) perencanaan programkegiatan dan anggaran di bagian keuangan dan aset; (b) pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset. Bahasa Indonesia. di satu sisi pendapat menurut UU No. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai. Tabel 1. Selengkapnya. Manajemen aset daerah ini sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan,. Negara/Daerah, bentuk pemanfaatan aset Negara terdiri dari sew a, pinjam pakai, KSP (Kerja Sama Pemanfaatan), Bangun Guna Serah (BGS), atau Bangun Serah. Simpati mendalam penulis haturkan kepada segenap. Rasyid Probo. 15. Pemanfaatan Aset Daerah Kabupaten XYZ Studi XYZ Plaza Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan / pemanfaatan aset daerah antara lain : (1) Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah baik Aset daerah merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah karena aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. 2. Barang milik daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Subbidang Penatausahaan Aset, Subbidang Pemanfaatan Aset, dan Subbidang Pengamanan dan Pemindahtanganan Aset. Asset informaton in the balance sheet, describes the conditons of economic wealth owned by the local government. optimalisasi aset daerah, 4. 141 > 1. Menurut Siregar (2004), ada. Lokasi. Aset Daerah . Pemprov Banten Jadi Pemerintah Provinsi Pertama Serahkan LKPD Ke BPK. daerah, baik yang dimiliki maupun yang . diketahui bahwa 1) Penatausahaan aset daerah yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Ciamis pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. BPAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang. Pengertian Aset: Jenis, Klasifikasi, Contoh, dan Peranannya. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 sistem informasi aset Jateng Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016. Gambar 1. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan fungsi : Perumusan kenijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu penganggaran, belanja, akuntansi dan verifikasi serta aset daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai. Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Source : Financial Management Agency and Regional Assets of the District Government of Jember Pada Bulan Februari 2023 Kabupaten Jember mengalami inflasi sebesar 0,18 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 116,05 persen. Masalah dalam pendataan manual tersebut yaitu SDM yang belum Aset daerah juga saat ini menjadi sorotan utama bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputinon aset daerah pada kawasan lindung Pamurbaya di Kecamatan Rungkur Surabaya, serta kendala-kendala yang dihadapi. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan. 1 Aset Daerah 2. 19 Tahun 2016, Link. Pelaporan dan Pertanggungjawaban. View WebsitePengelola Keuangan dan Aset Daerah khususnya dan Pemerintah Kota Malang pada umumnya. Selain itu, dalam rangka optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah maka didirikanlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Halmahera Timur terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta optimalisasi. Laporan Kinerja PDAB Tirtatama DIY Tahun 2022. 2. Semua aset tersebut bisa dimanfaatkan daerah untuk peningkatan kapasitas fiskal mereka. (Soleh, 2010) Salah satu optimalisasi barang daerah/aset daerah yang dapat dilakukan agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah, bahkan meningkatkan PAD yaitu melalui:dalam manajemen aset daerah. Fungsi. 30 Mei 2023 114 Dilihat. 69) bahwa variabel Sistem Akuntansi. Si. Pejabat Penatausahaan barang pada pengelola barang, mempunyai wewenang dan tanggungjawab: 1) membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD. Pemilihan metode pemanfaatan aset hendaknya didasarkan pada visi dan misi daerah serta metode yang paling memberikan dampak terbesar terhadappertumbuhan ekonomi daerah. Aset atau aktiva merupakan salah satu komponen dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan sub komponen terbesarnya adalah aset tetap. Properti. agar aset daerah mampu memberika kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. beserta bag ian-bagiannya. Pengelolaan Aset Daerah FKP2B Cikarang 6. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan. PP ini mengatur mengenai penyempurnaan yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yaitu antara lain pada. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang1) barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang; dan 2) barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya. Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut: Bab I berisi: 1. Selamat Ulang Tahun ke-53 Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Muchamad Nurcahja, ST. Tentang Kami. Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang; Mengingat 1. Semarang. PENGELOLAAN ASET TETAP MILIK DAERAH (STUDI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG) Muhammad Rifki Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 55281, Indonesia e-mail: mrifki06@gmail. Latar Belakang . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. oleh karena itu, penting bagi pemerintah. 6 tahun 2006 belum ada klasifikasi-klasifikasi khusus yang mengatur tentang jenis-jenis Aset Daerah/Barang milik daerah, sehingga penerapan aturan/tata cara pengelolaan dalam pengelolaan Aset. 6 tahun 2006 belum ada klasifikasi-klasifikasi khusus yang mengatur tentang jenis-jenis Aset Daerah/Barang milik daerah, sehingga penerapan aturan/tata cara pengelolaan dalam pengelolaan Aset Daerah/barang milik daerah tersebut masih. keuangan daerah dan aset daerah. Pengadaan Pengadaan aset daerah harus didasarkan pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Value for Money), transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Cascading Kinerja 2. Latar Belakang Masalah Manajemen aset daerah merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan fungsi : Perumusan kenijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu penganggaran, belanja, akuntansi dan verifikasi serta aset daerah. Analisis Aset Pemerintah Daerah Kota Bandung. Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 2. Unduh Produk Hukum. Tabel 1. A. Halaman ini telah diakses 395443 kali FILE-FILE PERATURAN. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan. (2) BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Aset Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang yang tercantum dalam Pasal 6 adalah : Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi: a. Dalam pengelolaan aset. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 Tahun 2006 yang telah diperbarui menjadi PP No.